nusakini.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung penuntasan masalah listrik di Rumah Susun (Rusun) KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat.

"Kalau kunci rusun belum dapat diserahkan karena persoalan listrik, tentu harus dibantu," kata Bestari Barus, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Bestari berkeyakinan, anggaran untuk biaya pemasangan sudah ada dan dibayarkan. Pihak PLN juga perlu dimintakan klarifikasi.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Kita akan lakukan peninjauan lagi ke Rusun KS Tubun," ujarnya.

Sementara, Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PLN, Aries Dwianto menjelaskan, untuk aliran listrik di rusun atau apartemen harus sesuai dengan Sertifikat Layak Operasi (SLO).

"Jadi kita sudah komitmen, tanpa survei langsung pasang. Asal, instalasi di situ sudah bagus dan sesuai dengan SLO," ungkapnya.

Biasanya, sambung Aries, untuk rusun umumnya menggunakan satu sumber instalasi, lalu langsung curah. Artinya, yang membagi-bagi adalah pengelola rusun atau apartemen.

"Apabila ada petugas dari PLN yang menolak permintaan pelanggan untuk pemasangan pertama atau tambah daya akan kami kenakan sanksi," tandasnya.(pr/kj/al)